Rabu, 04 Mei 2011

SERTIFIKASI GURU


Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari
Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar
sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman
bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di
daerah. Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah proses
rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah
pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas
pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP), kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan
pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan
tahun 2010.
Buku ini merupakan edisi revisi dari buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
yang pernah terbit pada bulan November 2009 yang lalu.
Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta dan
pelaksanaan sertifikasi guru ini.

Note :
Saya menjalankan e-bisnis sendiri, dan sudah dapat jutaan rupiah... penasaran ?



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik guru adalah S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Dengan mempertimbangkan pengalaman dalam penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan revisi pedoman sertifikasi guru dalam jabatan. Pedoman ini berisi rasional dan dasar hukum, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penilaian portofolio/verifikasi dokumen, prosedur penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru, dan deskripsi tugas konsorsium sertifikasi guru. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2010. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi.
 Note :
Kesempatan dapat uang terbaik yang ada di seluruh internet saat ini. penasaran ?  



Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui dua cara, yaitu uji kompetenasi dalam bentuk penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi syarat. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, disusunlah pedoman penyusunan portofolio. Pedoman ini memuat pengertian portofolio, komponen portofolio, instrumen portofolio, cara penyusunan dokumen portofolio, rubrik penilaian (pedoman penskoran) portofolio, dan prosedur pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru dalam jabatan. Pedoman ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Konsorsium Sertifikasi Guru dan pihak lain yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan Instrumen Portofolio beserta perangkatnya.

Note :
Mulailah bisnis internet Anda sendiri. Tersedia paket software yang boleh Anda jual kembali.......... 



Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik minimum guru adalah S1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dalam ketentuan peralihan Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru, pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan.
Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a) untuk melengkapi portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Untuk menjamin standardisasi mutu proses dan hasil PLPG, perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG. Rambu-rambu PLPG ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PLPG oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2010. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dalam menyempurnakan rambu-rambu ini. Mudah-mudahan melalui rambu-rambu ini penyelenggaraan PLPG dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Note :
Jutaan rupiah setiap minggu dari menjadi reseller produk software unggulan� boleh di copy lagi ! 
Pasti penasaran ??

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar